DPRD Makassar Minta Perda Perlindungan Guru Bermuatan Hukum Jelas

Spread the love

Makassar- Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Makassar minta perda perlindungan guru mengatur advokasi terhadap guru dan tidak tumpeng tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebab, tenaga pendidik sering mendapatkan perlakuan kriminalisasi oleh sejumlah orang orang tua siswa ataupun pihak lain.

Hal ini terungkap saat Bapemperda DPRD Makassar melakukan rapat expose naskah akademik terkait perda perlindungan guru, Senin (23/082021) di ruang banggar DPRD Makassar. Perda ini Merupakan inisiasi Komisi D DPRD Makassar.

Ketua Bapaemperda Eric Horas (f-gerindra) memberikan kesempatan kepada tenaga ahli menjelaskan tujuan dan substansi materi muatan naskah akademik yang disusun untuk dibahas ke dalam pansus.

Pegiat Hukum sekaligus akademisi Unhas Dr. Sakka Pati menjelaskan, sejumlah data temuan yang bersumbur dari KPAI menunjukkan pelaku kekerasan terhadap guru kepada murud sebesar 44 persen. Siswa ke guru 13 persen, orang tua siswa kepada Guru 13 Persen, seta 30 persen kekerasan terhadap siswa.

Sementara itu, Fungsionaris Partai Gerindra  M. Rudi dalam rilisnya menyatakan bahwa Perda Guru ini akan menjadi Langkah yang baik untuk dunia Pendidikan di Kota Makassar.

“Sudah seharusnya Perda Guru ini bisa di realisasikan dan dapat menjamin tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugasnya lebih mandiri dan Professional kedepan.”tutup M. Rudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *